Regionalisasi Wilayah untuk Meningkatkan Kerjasama Pertanian


Reformasi mengawali lahirnya era otonomi daerah dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak, kewenangan dan kewajiban kepada setiap daerah otonom untuk mengelola wilayahnya sendiri. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan hak kepada setiap daerah untuk: (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; (2) memilih pimpinan daerah; (3) mengelola aparatur daerah; (4) mengelola kekayaan daerah; (5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; (6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; (7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan (8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.


Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mengembangkan potensi daerah berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki. Setiap daerah tentu memiliki potensi yang berlainan misalnya potensi wisata, potensi pertambangan, potensi bahari, potensi pertanian dan lain-lain. Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah hendaknya dapat dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi daerahnya, tidak selalu diiringi dengan kemampuan manajemen yang baik. Kondisi tersebut akan berujung pada kegagalan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan daerah mengalami kesulitan dalam mengelola kewenangan yang dimiliki, yaitu: lemahnya kelembagaan daerah, sumber daya manusia yang belum siap, kapasitas dana yang terbatas, kemampuan mengelola sumber daya alam yang terbatas, serta ego kewilayahan yang tinggi. Perbedaan kapasitas antar kabupaten dalam menjalankan otonomi daerah berdampak pada perbedaan pembangunan di setiap daerah. Sederhananya, terjadi ketimpangan antar daerah. Kondisi tersebut diperparah oleh perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat. Akibatnya kesenjangan pembangunan antar daerah akan semakin melebar.


Perbedaan kapasitas serta pencapaian pembangunan antar kabupaten menjadi tantangan serius bagi pemerintah provinsi. Fungsi dekonsentrasi yang diemban oleh pemerintah provinsi seharusnya mendorong provinsi untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan akselerasi pembangunan antar daerah sehingga mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini adalah mewujudkan regionalisasi wilayah.

Regionalisasi wilayah merupakan bentuk kerjasama antar daerah yang memiliki kesamaan tujuan guna mewujudkan efisiensi. Kerjasama daerah idealnya melibatkan paling tidak satu daerah perkotaan atau pemerintah kota dan lebih dari satu daerah perdesaan atau pemerintah kabupaten.

Sebagai contoh dari penerapan regionalisasi wilayah adalah Kawismawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo). Kawismawirogo merupakan salah satu bentuk regionalisasi antar provinsi karena melibatkan beberapa kabupaten yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam suatu wadah yang disebut Kawismawirogo tersebut tentu akan mempermudah daerah-daerah di dalamnya untuk saling terlibat kerjasama dalam berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, pembangunan, transportasi, keamanan, pendidikan, pelayanan publik dan pertanian.


Regionalisasi wilayah seperti Kawismawirogo di era otonomi daerah sekarang ini merupakan sebuah peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam sebuah daerah regional, tentunya terdapat daerah dengan potensi pertanian dan non pertanian. Pada bentuk regional Kawismawirogo, daerah yang dapat dikategorikan memiliki potensi pertanian tinggi adalah Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Magetan. Pada wilayah daerah tersebut sektor pertanian masih menjadi yang utama dengan Sumber Daya Alam yang melimpah dan tanah yang subur karena karakteristik wilayahnya yang berada di wilayah dataran tinggi Gunung Lawu. Sedangan daerah lainnya pada regional Kawismawirogo yaitu Madiun, Ngawi, dan Ponorogo termasuk wilayah Industri ( non pertanian). Memiliki wilayah yang terletak di dataran rendah menjadikan daerah tersebut kurang cocok untuk lahan pertanian sehingga yang lebih diprioritaskan adalah pada sektor industri.

Pada kondisi seperti itu daerah dengan potensi pertanian dapat menyediakan kebutuhan pertanian bagi daerah dengan potensi non pertanian demikian pula sebaliknya. Kondisi tersebut akan menciptakan hubungan simbiosis mutualisme yang tidak saling meniadakan potensi di masing-masing daerah. Daerah dengan potensi pertanian tidak perlu meniadakan potensinya untuk beralih pada potensi yang dimiliki oleh daerah lainnya.


Guna mewujudkan kondisi ini maka dibutuhkan sebuah sistem insentif yang mendorong terwujudnya kerjasama antar daerah. Misalnya, daerah dengan potensi industri mendapatkan keringanan pajak apabila mau menerapkan konsep green industry (industri ramah lingkungan). Sebaliknya, daerah dengan potensi pertanian sebagai penyedia bahan baku bagi industri juga diberikan insentif untuk terus mengembangkan potensi pertanian yang dimiliki. Kondisi ini akan menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara sektor industri dengan sektor pertanian, sehingga paradigma bahwa pembangunan industri akan menggeser prioritas pembangunan pertanian tidak akan terjadi di Indonesia.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Regionalisasi Wilayah untuk Meningkatkan Kerjasama Pertanian"

Post a Comment